-

Ketua MPR: Memperjuangkan Hak Hak Perempuan itu Kerja Peradaban

Senin, 22 Mei 2017 | 10:42 WIB

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menghadiri Tasyakuran Milad ke 88 Hijriah Nasyiatul Aisyiyah di Kantor PP Muhammadiyah, Sabtu (20/5). Hadir bersama Ketua MPR Sekum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti dan jajaran Pengurus NA

Dalam sambutannya Zulkifli Hasan meminta Nasyiatul Aisyiyah untuk terus konisten memperjuangkan hak hak perempuan dan anak anak yang selama ini luput dari perhatian

"Perjuangan melawan kekerasan terhadap perempuan dan anak anak adalah perjuangan mulia. Perjuangan untuk peradaban,"

Zulkifli Hasan mengajak kader kader Nasyiatul Aisyiyah memperluas wilayah cakupan perjuangannya, sehingga tidak hanya dikenal sebagai organisasi tapi juga kelompok penekan

"Perjuangan Nasyiatul Aisyiyah harus didengar oleh pemerintah, media bahkan juga masyarakat. Karena itu wilayah perjuangannya harus diperluas,"

Dalam kesempatan itu Zulkifli Hasan kembali mengingatkan bahwa sekarang ini era pertarungan terbuka. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Semua mempunyai hak dan peluang yang sama terpulang pada daya juang masing-masing.

"Kalau tidak menyiapkan diri maka kita akan terlindas oleh orang lain yang telah siap. Kita bisa menjadi kuli di negeri sendiri," ujar Zulkifli.

Karena itu Zulkifli meminta Nasyaitul Aisyiyah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan pendidikan dan merebut ilmu pengetahuan. Selain itu juga memulai wirausaha. "Kita harus menjadi muslim yang mandiri dan berdaya saing tinggi," tutupnya


FOKUS MPR
+
Dihadapan delegasi Pondok Pesantren Modern Baitussalam Prambanan, Jawa Tengah, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan, para santri memiliki jasa yang sangat besar bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia
Masyarakat Desa Sumoroto, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, yang biasanya menonton pertunjukan reog, kali ini pada 28 Oktober 2018, mendapat suguhan pagelaran wayang kulit
Sembilan anggota baru MPR dilantik Ketua MPR
Sistem demokrasi liberal yang berlaku di Indonesia, membuat kesempatan para calon yang memiliki modal finansial lebih besar.
Anggota MPR dari Fraksi PKB, Mohammad Toha,  mengatakan, sebelum UUD Tahun 1945 diamandemen,
Selengkapnya di www.mpr.go.id